Dauh Puri, 25 November 2025 — Pemerintah Kelurahan Dauh Puri melaksanakan Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 yang bertempat di Balai Banjar Pekambingan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lurah Dauh Puri, I Made Sugiartha, S.STP., M.AP., dan dihadiri oleh Ketua LPM, para Kepala Lingkungan, perwakilan Klian Adat, perwakilan Karang Taruna, serta seluruh staf Kelurahan Dauh Puri.

Musrenbang merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan usulan prioritas pembangunan dari masyarakat. Dalam sambutannya, Lurah Dauh Puri menyampaikan bahwa Musrenbang bukan hanya sekadar forum formal, tetapi merupakan wadah partisipasi aktif warga dalam menentukan arah pembangunan kelurahan ke depan. Dengan demikian, setiap usulan yang disampaikan diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Selama rapat berlangsung, peserta menyampaikan berbagai usulan terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, penguatan pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan kegiatan sosial dan kepemudaan. Ketua LPM juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kelurahan, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Perwakilan Klian Adat dan Karang Taruna turut memberikan pandangan mengenai kebutuhan masyarakat di lingkungannya masing-masing, termasuk peningkatan fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, serta dukungan terhadap generasi muda. Suasana rapat berjalan tertib, partisipatif, dan penuh semangat kolaboratif.

Lurah Dauh Puri, I Made Sugiartha, S.STP., M.AP., menyampaikan bahwa semua usulan yang masuk akan disusun menjadi prioritas pembangunan kelurahan, kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas. Beliau berharap hasil Musrenbang tahun ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kelurahan Dauh Puri.

Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penyampaian komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkesinambungan.